[Arsip Artikel Arniv] Amnesti Bagi Din Minimi, Layakkah?

Dn Minimii (Nurdin bin Ismail) sosok yang fenomenal, bahkan mendapat sorotan nasional karena sepak terjangnya mengangkat senjata. Alasannya memperjuangkan hak-hak eks kombatan yang termarginalkan dari tindakan pemimpin Aceh menarik perhatian dan simpati luas berbagai pihak. Bahkan, geliat sang robin hood “Din Minimi” mampu memberikan warna tersendiri, karena mampu membuat stabilitas keamanan di Aceh memanas.

Di satu sisi, mata Polisi, serangkaian tindakan Din Minimi diindikasikan kuat masuk ke dalam tindakan pidana (kriminalitas). Di sisi lain, cara menyelesaikan dengan pendekatan humanis dan lobi dilakukan para pihak yang peduli dengan kasus Din Minimi juga dituntut. Mulailah dilakukan upaya dari para pihak, di mulai dari Pemerintah Aceh. Danrem Lilawangsa waktu itu dijabat Kolonel Inf Achmad Daniel Chardin pernah berupaya melobi ibu Din Minimi agar mengajak Din Minimi untuk turun gunung. Sampai keinginan dan seruan ulama menjadi mediator dan negosiator agar si Din turun gunung juga dilakukan. Semuanya telah diupayakan para pihak, namun tak berhasil (digubris).

Tiba-tiba publik Aceh, nasional, maupun internasional mendapat kejutan yang dilihat sebagai kado diakhir tahun 2015. Penyelesaian kelompok Din Minimi tanpa berdarah-darah berhasil dilakukan oleh institusi Badan Intelijen Negara (BIN) dibawah kepemimpinan Letnan Jenderal TNI (Purn). H. Sutiyoso. Negosiasi dan mediasi yang dilakukan Sutiyoso menggugah hati Din Minimi untuk turun gunung dan kembali berinteraksi dengan masyarakat. Tentunya disertai tuntutan mulai dari penyelesaian reintegrasi, yatim piatu korban konflik, menuntut kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pemantau independen di Pilkada 2017.

Bagi saya, keseluruhan tuntutan itu rasional. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiran saya terkait usulan dari Sutiyoso selaku Kepala BIN yaitu meminta amnesti diberikan kepada Din Minimi dan kelompoknya. Disinilah membuat tergerak bagi saya untuk menulis. Jadi fokus bahasan dalam tulisan ini seputar amnesti, layakkah diberi kepada Din Minimi?

Amnesti Itu Apa

Sekilas pandang, amnesti yaitu sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya (https://id.wikipedia.org). Merujuk pada UU No. 11 tahun 1954 tentang Amnesti disebutkan bahwa pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Amnesti dalam arti luas pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran Hak Hsasi Manusia (HAM) yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut (referensi berbagai sumber). Proses pemberian amnesti oleh presiden pedoman tertingginya adalah UUD 45 Pasal 14 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa presiden dapat memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan DPR sehingga tidak langsung final dieksekusi oleh presiden tanpa melalui proses dimaksud.

Din Minimi dan Amnesti

Dengan demikian, usulan pemberian amnesti terhadap Din Minimi bukanlah tindakan yang benar secara regulasi dan peraturan lainnya. Karena aksi Din Minimi dan kelompoknya bukan aksi makar terhadap negara, tetapi merupakan tindakan kriminalitas. Basis argumentasinya berdasarkan data dari Polda Aceh yang menyatakan bahwa dari 16 Juli 2013 hingga 5 Agustus 2015, jumlah aksi kriminal yang dilakukan sudah 12 kasus, umumnya adalah penculikan dan pemerasan. Kepemilikan sejata api ilegal ditangan Din Minimi Cs juga masuk katagori kriminal berdasarkan UU No 12/DRT/1951 tentang Senjata Api. Jadi, sudah sewajarnya polisi menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia, tanpa terkecuali termasuk kepada Din Minimi Cs, karena sudah terjerat tindakan kriminalitas.

Jadi, biarkan polisi mengedepankan penegakan hukum terhadap Din Minimi karena itu tupoksinya. Tidak ada yang berhak, institusi ataupun pihak mana pun, yang mengintervensi jalannya penegakan hukum terhadap Din Minimi dan kelompoknya. Jika ada institusi yang mengintervensi maka sudah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Polisi harus menunjukan ketegasan dan komitmen profesionalisme dalam bekerja menuntaskan kasus Din Minimi Cs. Bilamana polisi disetir maka marwah dan kepercayaan dari mata publik hilang. Ini pertaruhan serius dan bukan main-main dari institusi kepolisian.

Dampaknya, ketika polisi tidak memproses penegakan hukum terhadap kelompok Din Minimi, maka ini dapat menimbulkan kekecewaan dan korban atas serangkaian tindakan dari kelompok Din Minimi dalam kasus kriminalitas yang dikatakan aparat kepolisian sangat dirugikan. Penuhi dahulu hak publik (korban) atas penyelesaian hukum kasus kriminalnya. Ketika tidak dituntaskan polisi telah melakukan pemarginalan hak-hak hukum dari korban.

Lebih dari itu, pihak yang mengusulkan amnesti bagi Din Minimi yakni BIN juga telah melakukan penyimpangan secara regulasi. Jika dikaji berdasarkan UU No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 6 berisikan fungsi intelijen, jelas tidak dibenarkan sebuah lembaga intelijen mengusulkan amnesti karena bukan tupoksinya. Seharusnya BIN melakukan koordinasi lintas institusi dalam menyelesaikan kasus Din Minimi, bukan malah bertindak sendiri. Yang menjadi pertanyaan publik adalah inisiatif pemberian amnesti ini muncul karena apa. Apakah inisiatif ini lahir murni untuk kepentingan masyarakat Aceh, atau ada satu lain hal. Sesuatu lain hal itu apa, itu yang patut dipertanyakan. Jangan sampai publik Aceh menilai dan berpikiran negatif menyikapi usulan pemberian amnesti Din Minimi tersebut.

Memang, amnesti bukan hal baru. Jika menelusuri rekam sejarah pemberian amnesti terkait makar di Indonesia, pemberian amnesti sudah dimulai sejak era Presiden Sukarno. Pada masa itu amnesti pernah diberikan untuk Daud Beureuh dan Kahar Muzakar. Selanjutnya peristiwa pada tahun 1977 Soeharto pernah menawarkan amnesti kepada para pejuang bersenjata FRETILIN, namun mereka menolak. Tetapi pada masa Presiden BJ Habibie Xanana Gusmao dibebaskan pada tahun 1999. Kemudian masih di masa Presiden Bj Habibie memberikan amnesti terhadap tahanan politik yang dilabelkan makar kepada negara meliputi; Muchtar Pakpahan, Sri Bintang Pamungkas, Nuku Sulaiman, Budiman Sudjatmiko dan para aktivis Partai Rakyat demokratik.

Kalau pun kita anggap Din Minimi bagian dari Gerakan Aceh Merdeka, maka tesis itu gugur dengan sendirinya, karena pemberian amnesti dalam konteks Gerakan Aceh Merdeka berpedoman kepada MoU Helsinki point 3.1. Isinya menjelaskan narapidana dan tahanan politik akibat konflik telah diberikan pengampunan. Akan tetapi penggunaan senjata oleh personel GAM setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan dianggap sebagai pelanggaran Nota Kesepahaman, dan hal itu akan membatalkan yang bersangkutan memperoleh amnesti. Otomatis bagi eks GAM atau eks kombatan yang pegang senjata tidak berlaku lagi amensti. Dengan demikian tidak mungkin diberikan amnesti dua kali kepada Din Minimi, itu pun dengan catatan sebagai mantan eks kombatan.

Proses mewujudkan pemberian amnesti bagi Din Minimi Cs secara ketentuan di Indonesia tidaklah mudah, karena harus melalui pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Mahkamah Agung. Juga sangat penting meminta masukan atau pertimbangan dari Kapolri dan pihak-pihak lainnya. Sehingga seorang presiden mampu memahami fakta realitas yang terjadi dalam kasus Din Minimi. Jikalau tetap diberikan maka menjadi preseden (dampak) buruk secara nasional, karena keputusan presiden memicu gejolak nasional. Akan banyak kelompok yang menentang pemerintah daerah di seluruh Indonesia, lalu dengan mudah beranggapan akan diberikan amnesti tanpa melalui proses hukum atas tindakan kriminalitasnya.

Di internal Aceh akibat amnesti diberikan bagi Din Minimi akan menimbulkan gejolak di masyarakat serta kelompok kriminalitas yang belum tertangkap. Mengapa, karena hadirnya perlakuan yang berbeda secara hukum, bahkan tidak menutup kemungkinan terganggunya stabilitas keamanan yang berdampak kepada jalannya pemerintahan dan pembangunan, termasuk tahapan maupun jalannya Pilkada 2017 nantinya.

Kalau ditanyakan posisi pemikiran saya tentang amnesti Din Minimi maka jawabanya, saya menghormati proses yang sudah dilakukan aparat penegak hukum menuntaskan kasus Din Minimi. Karena saya orang yang menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Jika tidak menghormati berarti kita semua mengingkari kehadiran negara dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menutup tulisan ini saya memberikan saran kepada presiden, khususnya kepada tim inti ahlinya memahami pemberian amnesti bagi Din Minimi harus dipelajari aspek hukumnya, sosiologisnya, keamanan, dan dampak publiknya. Bagi kepolisian yakni Mabes Polri harus mengirimkan data-data kepada DPR dan MA agar dipahami secara detail dan valid akan kasus Din Minimi, sehingga ketika DPR dan MA memberikan masukan atau pertimbangan kepada presiden, dapat memahami seutuhnya tidak terparsialkan atas informasi dan data yang tidak valid. Kesimpulan dari tulisan ini supaya presiden tidak terkesan memaksakan amnesti bagi Din Minimi dan kelompoknya, bila syarat regulasi dan peraturan tidak memiliki celah ataupun tidak mencukupi. Bagusnya tidak memberikan amnesti daripada dikemudian hari terjadi preseden buruk nantinya. Solosinya, lakukan proses hukum terhadap kasus Din Minimi tetapi diberikan keringanan dari tututan hukum. Satu sisi menghormati hukum disisi lain memberikan keringanan bagi Din Minimi. [Aryos Nivada, Pengamat Politik dan Keamanan Aceh]

You might like

Halim El Bambi

About the Author: Halim El Bambi

Founder LOOKAGE.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!