[Arsip Berita Arniv] Aryos Nivada: Nasib UUPA Mengkhawatirkan

Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada MA menyatakan nasib Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahah Aceh (UUPA) semakin mengkhawatirkan. Setiap menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh, ada saja pasal dari UU kebanggaan rakyat Aceh itu yang dirontokkan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan warga Aceh juga.

Hal ini akan membuat UUPA terbonsai (terkerdilkan), seperti diklaim Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf yang juga Wakil Gubernur Aceh, sebagaimana dimuat Serambi, Senin (29/8/2016). Dalam berita tersebut, Muzakir Manaf menyesalkan dan memprotes MK karena membonsai UUPA yang sebetulnya bersifat lex specialis dalam tata hukum Indonesia. Ia mengklaim, hal itu pengkhianatan pusat terhadap Aceh.

Aryos yang juga peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI) kepada Serambinews.com di Banda Aceh, Rabu (31/8/2016) menyebutkan, dalam konteks dinamika politik, khususnya pada saat pilkada, sepertinya sudah menjadi tren pengurangan satu demi satu pasal dalam UUPA. Pada Pilkada 2012, sebutnya, Pasal 256 UUPA yang digugurkan. Kemudian, pada Pilkada 2017, giliran Pasal 67 UUPA yang dibonsai.

“Hal ini sangat mengkhawatirkan. Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi judicial review terhadap pasal-pasal UUPA lainnya,” kata Aryos.

Perontokan kedua pasal itu, yakni Pasal 256 dan Pasal 67, menurut Aryos, lebih menonjol muatan kepentingan politiknya dengan justifikasi penghargaan hak-hak warga negara.

Oleh karena itu, lanjut Aryos, diperlukan langkah strategis terkait dari Pemerintah dan DPR Aceh dalam menyikapi fenomena digugurkannya pasal-pasal di dalam UUPA oleh MK.

“Bentuk dari langkah strategis itu adalah pihak eksekutif dan legislatif bersama-sama membangun komunikasi dengan pemerintah nasional sehubungan dengan kekhususan Aceh,” usul Aryos.

Pemerintah nasional harus pun, menurutnya, harus paham bahwa UUPA itu isinya merupakan hasil dari produk kesepakatan politik, sehingga perlu dikomunikasikan kepada Pemerintah Aceh ketika MK hendak memutus dan menggugurkan isi pasal-pasal di UUPA.

“Posisi produk regulasi UUPA adalah asimetris dalam konteks sistem dan tata hukum Indonesia. Karena itu, perlakuan hukum kepada UUPA selayaknya tidak sama dengan undang-undang lainnya. Harusnya ada prosedur khusus untuk melakukan uji materi bagi hukum yang bersifat khusus (lex specialis),” ujarnya.

Pada prinsipnya, ulas Aryos, UUPA sebagai produk hukum dapat diubah, tapi ada mekanismenya. Yakni sebagaimana tertuang pada Pasal 269 ayat (3) UUPA. Bahwa dalam hal akan diubah dan sebelum diputuskan, maka lebih dulu dikonsultasikan dan mendapatkan pertimbangan dari DPRA.

“Bila ada UUPA yang diuji materiil, maka harusnya MK mengikutsertakan Pemerintah Aceh dan DPRA sebagai pihak terkait ketika hendak melakukan uji materi terhadap UUPA,” demikian Aryos. (SERAMBINEWS.COM)

You might like

Halim El Bambi

About the Author: Halim El Bambi

Founder LOOKAGE.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!