[Arsip Artikel Arniv] Pentingnya Kehadiran BKO Pada Pilkada Aceh 2017

WACANA pelibatan perbantuan aparat dari unsur Bawah Kendali Operasi (BKO) Polri dan TNI – dari unsur Kodam Iskandar Muda—bukan pernyataan kosong tanpa data serta berdasarkan kebutuhan ideal di lapangan dalam rangka mengamankan proses Pilkada Aceh 2017.

Dalam MoU Helsinki disebutkan point ke 4 pengaturan keamanan nomor 4.7 jumlah polisi organik di Aceh dibatasi sebesar 9.100 orang. Dari data yang dilansir Kapolda Aceh dalam rapat Forkopimda 23 Agustus 2016, jumlah anggota Polda Aceh sebesar 9.225 orang.

Jumlah sebanyak itu tidak mencukupi untuk mencover keamanan pilkada pada 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh. Jumlah gampong di Aceh 6.455 dan jumlah TPS pada Pilpres 2014 sebanyak 9.508. Pada Pilkada 2017 sebanyak 9.635. terjadi penambahan 125 TPS. Jumlah DPT pada saat Pilpres 2014 berjumlah 3.330.719 orang.

Jika merujuk pada jumlah aparat Polda Aceh berdasarkan data di atas, serta data TPS maupun desa, ada kesenjangan yang sangat jauh untuk memenuhi jumlah anggota pengamanan dari unsur POLRI. Untuk itu, bukan sesuatu yang di luar akal sehat, perlu dilakukan penambahan pasukan BKO, dalam rangka menjaga keamanan Pilkada, demi terwujudnya Pilkada yang demokratis, aman dan bebas intimidasi.

Ide penambahan pengamanan dari BKO (POLRI dan TNI) merujuk pada trend kekerasan yang terjadi menjelang pilkada. Data yang dilansir oleh The Habibie center, pada tahun 2006 terjadi 15 kasus kekerasan berbau politik. Pada tahun 2012, trend tersebut meingkat. Terjadi paling tidak, 40 kasus kekerasan yang dilansiur oleh The Aceh Institute.

Dalam monitoring media pada tahun 2016 yang Jaringan Survey Inisiatif lakukan periode bulan Juni – Agustus 2016, mencatat ada beberapa kejadian kriminalitas, meliputi penembakan mobil Sdr. Ridwan alias Nawan (22/08/2016), kasus penembakan di kediaman Nek Tu/Ridwan Abubakar (24/08/2016), kasus pelemparan bom molotov (10/08/2016), kasus penganiayaan Sdr. Hendri (18/06/2016), dan kasus penusukan terhadap Sdr. Abdul Muthaleb (02/06/2016). Membaca data media hampir sebagian besar pelaku dan korban kalangan tim sukses antar kandidat.

Hadirnya BKO harus difahami sebagai bentuk untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan serta melindungi masyarakat sipil dari intimidasi peserta pemilu atau organisasi dan individu yang punya kepentingan pada pilkada 2017.

Pelibatan BKO dari unsur kepolisian tentu sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 pasal 5 Ayat (1), berbunyi Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan pelindungan, pengayomanan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.

Sedangkan pelibatan keamanan TNI merujuk kepada UU No 34 tahun 2004 tentang TNI serta UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Harus difahami juga pelibatan TNI bagian dari menjaga teritorial kewilayahan. Tetap kontrol Kamtibmas kendali keamanan pada Pilkada serentak di Aceh, di bawah kendali kepolisian setempat yakni Polda Aceh.

Bukan Represif

Pasca bergulirnya ide bahwa untuk mengamankan pilkada Aceh butuh bantuan BKO, banyak kalangan yang melakukan bullying di media sosial. Sebagian lain lagi mengecamnya via berbagai pendapat, baik yang dimuat di media maupun di akun-akun pribadi.

Di antara pendapat tersebut adalah adanya “ketakutan” bahwa BKO akan bertindak anarkis. Bahkan ada sebagian yang mencoba memutar kisah masa lalu, tentang kehadiran BKO saat konflik melanda Aceh. Pendapat demikian tentu absurd dan terkesan kekanak-kanakan. Serta sebagian lainnya terkesan hanya sekedar berargumen dengan patokan “pokoknya” tanpa mampu menganalisa dengan akal sehat.

Kehadiran BKO dalam konteks pengamanan pilkada tentu berbeda ketika mereka hadir saat konflik melanda Aceh. Saat ini mereka hadir hanya sekedar melakukan pengamanan pilkada dengan cara preventif. Sifatnya sebagai pencegahan atau mereduksi tindak kekerasan. Mereka akan jauh dari semangat represif.

Tentu kita tidak bisa menutup mata dengan fakta, bahwa tanpa pengamanan yang cukup, pilkada Aceh hanya akan menjadi ajang pemaksaan kehendak pihak-pihak tertentu untuk meraup dukungan rakyat. Kita tentu sudah melihat, pada even-even politik sebelumnya, bahwa hak demokrasi rakyat sering terpasung karena mulusnya intimidasi di Aceh.

Pilkada 2017 harus menjadi yang tersukses dari even serupa yang pernah diselenggarakan. Fakta sudah memberikan data, bahwa ada pihak yang selalu meraih dukungan dengan cara-cara yang ilegal. Demokrasi diterjemahkan sekehendak hati. Tanpa pengamanan yang mumpuni, hal demikian berpotensi untuk diulang. [Aryos Nivada]

You might like

Halim El Bambi

About the Author: Halim El Bambi

Founder LOOKAGE.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!