[Arsip Arniv] Pengamat: DPRA Bisa Hambat Pemilu

* Dinilai Lebih Pentingkan Ego Sektoral

BANDA ACEH – Sikap DPRA yang membintangi mata anggaran KIP Aceh untuk verifikasi partai lokal dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan tahapan Pemilu 2019. Pertimbangan menunda anggaran hingga keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sebuah sikap ego sektoral yang ditonjolkan DPRA.

Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, kepada Serambi, Rabu (22/11), menyampaikan bahwa KIP akan kesulitan melakukan verifikasi partai lokal (parlok) apabila mengandalkan pos anggaran verifikasi partai nasional (parnas), karena anggaran yang ada juga sangat minimalis dan pas-pasan.

“DPRA menunda anggaran dengan dalih menunggu putusan MK sebenarnya tidak masul akal. Ini tidak lain merupakan sikap ego sektoral yang ditonjolkan oleh kalangan parlok tertentu yang menguasai mayoritas kursi di DPRA,” kata Aryos menanggapi berita media ini sebelumnya yang berjudul ‘KIP Mulai Goyang’.

Aryos menyatakan, penahanan dana verifikasi parlok akan berdampak pada macetnya pelaksanaan tahapan Pemilu. Disisi lain, verifikasi faktual parlok akan dimulai pada 15-21 Desember mendatang dengan menggunakan metode sensus atau dengan terjun langsung ke lapangan menjumpai warga.

“Hal ini akan sangat dirasakan oleh KIP kabupaten/kota. Dimana mereka harus mengecek di setiap kecamatan. Bayangkan apabila kecamatan ada puluhan, sudah pasti membuat KIP kabupaten/kota kewalahan. Saat ini KIP mulai goyang dan ini sudah berbahaya sebenarnya,” ujar Aryos.

Sebelumnya Komisioner KIP Aceh, Junaidi SH yang ditanyai Serambi, Selasa (21/11), mengaku pihaknya sudah mulai goyang dengan belum cairnya dana verifikasi parlok oleh Pemerintahan Aceh. Sebab selama ini dalam pelaksanakan tahapan Pemilu, KIP Aceh mengandalkan dana verifikasi faktual parnas yang dianggarkan KPU RI.

“Sampai hari ini KIP belum menerima anggaran dari Pemerintah Aceh mengenai dengan partai lokal. Ini agak membuat kita khawatir. Karena anggaran yang tersedia sebenarnya untuk partai nasional, tapi untuk kegiatan partai lokal juga sudah kita gunakan,” kata Junaidi melalui telepon.

Dia mempertanyakan komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung Pemilu damai. Sebab, hingga saat ini nyaris tidak ada terdengar upaya pemerintah dalam memperjuangkan dana verifikasi untuk partai lokal di Aceh. Junaidi mengaku belum mengetahui bagaimana nasib dana tersebut.

Sementara anggota Banggar DPRA, Nurzahri, menyampaikan DPRA telah menyepakati dalam rapat paripurna bahwa dana verifikasi partai lokal yang mata anggarannya telah dibintangi baru bisa dicairkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan DPRA mengenai pencabutan dua pasal dalam UUPA.

“Kalau MK memutuskan KIP merupakan bagian dari KPU RI, berarti KPU RI yang harus menanggung semua pengeluaran kegiatan KIP. Tapi kalau MK mengembalikan kewenangan KIP sesuai dengan UUPA, berarti kinerja KIP yang berkaitan dengan partai lokal menjadi bagian tanggung jawab Pemerintah Aceh,” katanya kepada Serambi.

Aryos Nivada yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsyiah menambahkan, munculnya ego sektoral dari DPRA akibat adanya kepentingan terhadap sesuatu yang melibatkan parlok tertentu yang ikut dalam Pemilu.

Dia menilai, penundaan anggaran verifikasi parlok merupakan bagian strategi DPRA yang didominasi parlok tertentu untuk menekan KIP dan parlok lain. Menurut Aryos, ada dua sasaran tembak yang ditargetkan DPRA jelang Pemilu mendatang yaitu KIP dan parlok.

Dengan ditahannya anggaran, akan membuat KIP memohon pada DPRA. “Ketika terjadi permohonan disitulah terbuka peluang konsensus tertentu yang harus disepakati antara pemohon dana (KIP) dengan penyandang dana (DPRA),” ujar peneliti Jaringan Survei Inisiatif ini.

Selanjutnya, tambah Aryos, dampak dari ditahannya dana tersebut juga akan dirasakan dan menjadi ancaman bagi parlok di Aceh. Dengan terkendalanya verifikasi faktual, maka peluang parlok untuk lolos juga akan semakin sulit.

Sebab, dari beberapa parlok yang ikut Pemilu 2019, hanya Partai Aceh yang dipastikan lolos. “Jadi parlok dominan di DPRA saat ini ingin agar cuma ada satu parlok saja di Aceh, sedangkan yang lain disingkirkan,” demikian Aryos.(.)

Arsip Arniv
Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2017/11/23

You might like

Halim El Bambi

About the Author: Halim El Bambi

Founder LOOKAGE.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!