Jubir PNA Pidie: Irwandi Tidak Terbukti Melakukan Korupsi, Bahkan Terbukti Anti Korupsi

Serangkaian Persidangan Gubernur Aceh non Aktif, Irwandi Yusuf terhadap kasus yang didakwa kepadanya di Pengadilan Tipikor Jakarta hampir selesai.

Proses persidangan tinggal menunggu sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), sidang pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan terakhir sidang pembacaan keputusan dari Majlis Hakim.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah – Partai Nanggroe Aceh (DPW-PNA) Kabupaten Pidie, Iskandar Cagee melalui Juru Bicara Tgk Mukhtar Syafari MA mengatakan (Jumat 22/3) bahwa fakta persidangan tidak mampu membuktikan Irwandi menerima suap (korupsi) DOKA 2018 dan kasus korupsi BPKS Sabang.

Semua saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tidak ada yang memberikan keterangan bahwa Irwandi meminta fee, menerima fee dan mengarahkan proyek. Bahkan sebagian besar para saksi dengan tegas menyebutkan bahwa Gubernur tidak pernah melakukan itu. Irwandi Yusuf juga melakukan pembuktian terbalik dengan menghadirkan beberapa saksi untuk membantah dakwaan KPK tersebut, termasuk keterangan saksi ahli.

Sebaliknya menurut Tgk Mukhtar S.Sos.I, MA yang juga Caleg DPRK Pidie dari PNA ini, proses persidangan mengungkap fakta bahwa Irwandi seorang Gubernur yang anti korupsi dan membasmi korupsi. Hal ini terbukti sebelum Irwandi ditangkap KPK. Tercatat beberapa kali Gubernur mengundang KPK untuk hadir ke Aceh, di antaranya ketika pelantikan pejabat eselon II untuk menandatangani fakta integritas tidak melakukam korupsi antara pejabat yang dilantik dengan KPK.

Selain itu Gubernur juga mengundang KPK menjelang tender proyek agar KPK memberikan bimbingan teknis dan mengawasi jalannya tender agar tidak ada pelanggaran hukum tapi surat Gubernur Aceh tidak ditanggapi KPK.

Terungkap juga di persidangan, bahwa Irwandi selalu mengungkapkan berlakunya mazhab hanafee (tidak ada pungutan uang atau suap) dalam pemerintahan yang dia pimpin. Ini sering ditegaskan ketika pelantikan pejabat dan Bupati serta arahan dalam berbagai kesempatan.

Penegasan ini juga sering diingatkan kepada dua ajudan dan staf khususnya. Bahkan pernah pada pemerintahan sebelumnya, Irwandi memukul adik kandungnya sendiri karena terlibat meminta fee. Suatu ketegasan pemberantasan korupsi yang patut diteladani.

Irwandi termasuk Gubernur paling anti korupsi di mana dalam pemerintahan sebelumnya dia membentuk Tim Anti Korupsi Pemerintah Aceh (TAKPA). Dari tim ini yang dia bentuk terungkap beberapa skandal korupsi, termasuk skandal proyek BPKS Sabang tahun 2007-2011 sehingga kasus ini berujung ke KPK sejak tahun 2013 dan sudah ada beberapa orang terpidana. Sangat kontradiktif kalau Irwandi didakwa terlibat suap di proyek BPKS Sabang sebanyak 32 milyar.

Sebagaimana fakta yang terungkap di pengadilan Tipikor, uang sebanyak itu adalah pajak nanggroe yang dikutip Panglima GAM Sabang, Izil Azhar (Ayah Merin) untuk kebutuhan mantan kombatan GAM dan mendirikan kantor dengan mencatut nama Gubernur Irwandi ketika itu. Ayah Merin mencatut nama Gubernur agar pungutan pajak nanggroe diberikan oleh kontraktor.

Oleh karena itu kita meminta Jaksa KPK untuk berjiwa ksatria dengan melakukan tuntutan bebas berdasarkan fakta fakta persidangan. Fakta persidangan terungkap secara gamblang dan mudah dipahami. Dan kita telah menyaksikannya sejak dari awal persidangan berdasarkan saran Juru Bicara KPK.

Kita juga mengharapkan majlis hakim agar memutuskan seadil-adilnya. Tidak terancam dan terjebak intervensi dari siapa pun karena keputusan yang bertentangan dengan fakta persidangan akan berpotensi menimbulkan efek negatif yang cukup besar, baik di Indonesia kedepannya maupun di akhirat kelak. [] LOOKAGE.ID 

You might like

Halim El Bambi

About the Author: Halim El Bambi

Founder LOOKAGE.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!