(Video) Irwandi Yusuf Sentil Plt Gubernur Aceh Terkait Sikapnya Mengenai Kehadiran Perusahaan Tambang di Aceh

Seratusan lebih mahasiswa dari lintas perguruan tinggi di Aceh menggelar unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/4). Mereka meminta agar Pemerintah Aceh menolak kehadiran PT Emas Mineral Murni (EMM) di Beutong, Nagan Raya yang konon kabarnya, kehadiran pertambangan tersebut tak membawa dampak apa-apa bagi kemakmuran rakyat Aceh sendiri, dus, yang didapat malah kerusakan lingkungan secara massif.

Mahasiswa-mahasiswa itu merasa geram dengan tingkah polah pemerintah Aceh yang saat ini dikendalikan Plt Gubernur, Nova Iriansyah karena tak mampu mencabut izin pertambangan.

Menurut mahasiswa, izin tambang yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada PT EMM jelas-jelas telah melanggar kekhususuan Aceh.

Ratusan mahasiswa itu menyuarakan penolakan pemberian izin tambang kepada PT Emas Mineral Murni (EMM) yang ingin mengeksplorasi tambang emas di Beutong Ateuh, Nagan Raya dan Pegasing, Aceh Tengah. Pemerintah Nagan Raya sebelumnya hanya memberi izin 3000 hektar, tapi ketika dikeluarkan izin oleh pusat mencapai 10.000 hektar, katanya.

Kehadiran PT EMM, menurut mahasiswa juga berdampak pada sempitnya ruang kelola rakyat atas sumber daya hutan dan lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. “Rakyat terjepit gara-gara kehadiran PT itu.” teraik mahasiswa dalam orasinya.

Aksi sempat terjadi dorong-mendorong antara mahasiswa dengan Satpol PP, mahasiswa meminta Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk segera menemui mereka. Tetapi Nova Iriansyah tak kunjung muncul setelah ditunggu berjam-jam lamanya sehingga membuat massa kecewa dan marah.

Massa kembali merengsek ke dalam kantor Gubernur dalam jumlah yang cukup banyak. Mereka membawa spanduk dengan tulisan “Kantor Ini Di Segel”. Aksi di bubarkan aparat keamanan dengan menembakkan gas air mata.

Sebelumnya, Senin (8/4), seratusan massa yang terdiri dari mahasiswa, ormas, dan OKP melakukan unjuk rasa di Gedung DPRK Aceh Tengah. Unjuk rasa ini sempat diwarnai kericuhan antara pendemo dengan petugas kepolisian.

Dalam aksi ini, gabungan kompenan masyarakat ini menolak rencana PT Linge Mineral Resource melakukan penambangan emas di sejumlah kampung di Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Mereka mempertanyakan kepada pemerintah daerah setempat tentang izin penambangan PT Linge Mineral Resources yang tidak tahu menahu aktivitas pertembangan itu. “Ini aneh sekali, masak mereka tak tahu menahu.” teriak seorang orator, Satria Darmawan, di hadapan Wakil Bupati Aceh Tengah.

Aparat keamanan dan Satpol PP yang melakukan pengamanan sempat diprotes Walhi Aceh karena terlalu over acting dalam menangani aksi unjuk rasa ini.

Rentetan aksi mahasiswa dan masyarakat menolak aktivitas tambang ini menyisakan banyak pertanyaan dari para pihak.

Teuku Hadi, seorang pengamat masalah sosial dan pemerintahan di Aceh menilai aksi-kasi penolakan itu bentuk protes keras rakyat Aceh yang kecewa kepada pemerintah daerah, terutama kepada Plt Gubernur yang bersikap masa bodoh terhadap keinginan masyarakat.

“Masyarakat terus merasa tertipu oleh pemerintah daerah dan pusat karena harta kekayaan alam daerah justru dikuras bukan dimamfaatkan untuk kemaslahatan rakyat, melainkan hanya untuk memperkaya perusahaan-perusahaan yang mengekplorasi kekayaa alam Aceh tanpa mengindahkan kemakmuran bagi rakyat.” Sebut Hadi kepada LOOKAGE.ID di Banda Aceh, Selasa (9/4).

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Eksekutif Daerah Propinsi Aceh paling getol melancarkan aksi menolak kehadiran PT-PT tambang yang katanya hanya menjadi masalah besar bagi alam dan rakyat Aceh.

Pada Kamis (6/9/2018) silam Walhi bahkan sempat melancarkan protes itu dengan menolak kehadiran PT Emas Mineral Murni di Nagan Raya. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) itu dinilai belum memiliki kelengkapan dokumen.

Dalam rilisnya yang dikirim ke berbagai media online dan cetak, Direktur WALHI Aceh Muhammad Nur menyebutkan, pihaknya telah melakukan uji akses informasi terkait dokumen perizinan dan dokumen lingkungan hidup PT. EMM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, dan Dinas ESDM Aceh.

M Nur mengatakan, pada tahun 2013, elemen masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya telah menyatakan sikap menolak tegas kehadiran PT. EMM karena akan berdampak terhadap lingkungan. Namun, pernyataan sikap masyarakat ini tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Buktinya, hari ini izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi telah diberikan kepada perusahaan tersebut.

“Terkait kondisi di atas, WALHI Aceh menduga proses perizinan dan pengkajian dampak PT. EMM untuk lokasi pertambangan di Nagan Raya dan Aceh Tengah tidak dilakukan sesuai prosedur dan juga diduga tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampak dari usaha tersebut,” ujar Muhammad Nur.

Nur juga menambahkah, Krisisnya informasi terkait keberadaan PT. EMM di tingkat lokal Aceh, semakin memperkuat dugaan WALHI, bahwa proses perizinan tidak dilakukan secara transparan. Untuk itu WALHI Aceh memberikan sikap menolak kehadiran PT. EMM di Nagan Raya dan Aceh Tengah. WALHI Aceh mendesak Pemerintah Pusat untuk membatalkan IUP Operasi Produksi yang telah diberikan kepada PT. EMM.

Sebelum pernyataan sikap WALHI Aceh diaampaikan, Pemerintah Pusat sudah pengumuman rencana pemasangan tanda batas pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah, yang diumumkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Pengumuman tersebut dikeluarkan di Nagan Raya dan Aceh Tengah pada 9 Juli 2018.

Pengumuman tersebut baru diumumkan di media massa pada 5 September 2018 di salah satu media cetak lokal di Aceh. PT. EMM telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui SK Kepala BKPM Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 pada tanggal 19 Desember 2017, untuk komoditas emas, dengan luas areal 10.000 hektar (Ha). Lokasi izin berada di APL sekitar 2.779 Ha, HL 4.709 Ha, dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sekitar 2.478 Ha (APL 1.205 Ha dan HL 1.273 Ha).

Lokasi pertambangan emas PT. EMM berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, dan Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Hasil analisis sementara WALHI Aceh, setidaknya ada tujuh gampong yang berdampak langsung dari usaha pertambangan tersebut, yaitu Berawang Baro, Wih Ilang, dan Arul Badak, Kecamatan Pegasing, serta desa Babah Suak, Kuta Tengoh, Blang Puuk, dan Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Hasil konfirmasi WALHI Aceh dengan beberapa stakeholder desa, mereka juga tidak memiliki informasi terkait keberadaan PT. EMM., sebagaimana yang tertulis dalam rilis Walhi Aceh tertanda 6 September 2018.

Irwandi Sentil Plt Gubernur Aceh

Sementara itu, Irwandi Yusuf, Gubernur non Aktif, di Jakarta, 8 April 2019, sesaat dirinya menunggu putusan hakim terhadap kasus yang dituduhkan KPK, disebuah mushalla tahanan KPK PN Tipikor Jakarta Pusat, ia sempat diwawancarai seorang warga Aceh yang kebetulan ingin menyaksikan vonis atas dirinya mengenai keberadaan PT-PT tambang di Aceh.

Ia bertanya, apakah masyarakat Aceh bisa menolak tambang itu? Irwandi dengan antusias menjawab: ‘bisa!”.

Menurut Irwandi, sistem negara di Indonesia yang mengedepankan kedaulatan rakyat, bukan pejabat, maka rakyat bisa saja menolak keberadaan perusahaan tambang apabila hal itu berbenturan dengan keinginan rakyat.

“Karena kalau berbenturan dengan keinginan rakyat, maka semuanya bisa di henti. Ku rasa tidak banyak pejabat yang ngerti masalah ini.” Jelasnya.

Irwandi Yusuf malah meminta kepada masyarakat agar tak perlu menunggu Plt.”takut kalau dia terlalu maju, ia diberkah (dibungkus) kayak aku. Jadi aksi rakyat langsung, kan kedaulatan rakyat.” Tegasnya.

Menurut Teuku Hadi, apa yang disampikan Irwandi Yusuf yang saat ini sedang berjuang mendapatkan keadilan bagi dirinya, adalah sebuah pesan yang sangat mendalam bagi nasibnya yang berani menolak PT-PT tambang yang ingin mengeruk kekayaan di Aceh tapi tak memberi untung bagi kemakmuran rakyat Aceh itu sendiri.

“Jadi bahasa ia di’berkah’ ini menarik. Karena mungkin saja ia di tahan KPK sampai di vonis dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan yang diajukan sejumlah saksi meringankan adalah bentuk dari karakter Irwandi Yusuf yang berani bersikap menolak perusahaan tambang mengekplorasi kekayaan alam Aceh tanpa mengindahkan kemakmuran rakyat dan lingkungan. Sedangkan Nova Iriansyah, Plt Gubernur Aceh memiliki sikap masa bodoh dengan kehadiran tambang itu sehingga diprotes oleh rakyat.” Terang Teuku Hadi kepada Halim El Bambi/Milah Yabmob dari LOOKAGE.ID.

“Jadi jelas sekali, selain terkait masalah politis, Irwandi Yusuf itu diberkah karena adanya fitnah-fitnah dari para pihak yang kecewa maksud dan tujuanya atau nafsu ingin mengeruk harta kekayaan Aceh tak kesampaian.” Jelas Teuku Hadi lebih lanjut. Ia menambahkan kalau aksi unjuk rasa yang terjadi di Aceh terkait aktivitas tambang itu murni aksi yang dilakukan mahasiswa dan rakyat. | HELB/LOOKAGE.ID

 

You might like

Halim El Bambi

About the Author: Halim El Bambi

Founder LOOKAGE.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!