Pengamat: Regulasi Penting untuk Menyelamatkan Manusia dan Lingkungan

Ada 6 pilar penting yang harus dan perlu dilakukan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Yang pertama adalah membuat perencanaan, pemamfaatan SDA, pengendalian lingkungan, pemeliharaan, pengawsan, serta penegakan hukum.

Hal itu disampaikan DR. Ir. Fauzi Harun, M.Si, Pemikir dan Pemerhati Pembangunan Berkelanjutan Aceh dalam Sosialisasi peraturan Perundang-undangan dan Tanggung jawab Pemrakarsa Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang digelar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara di Hotel Diana, Kota Lhokseumawe, Selasa (17/9).

Menurut Lulusan Program Doktor dari Institute Pertanian Bogor (IPB) Indonesia, berbicara lingkungan hidup adalah berbicara masalah udara, tanah, air, flora, fauna, dan manusia.

“Kondisi populasi manusia saat ini terus meningkat tajam, dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan manusia namun disisi lain kesadaran dan pemahaman para pihak kepada PPLH malah menurun drastis. Ini sangat ironi karena akan berakibat pada menurunya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup itu sendiri.” ungkapnya kepada Halim El Bambi dari LookAge Membaca Zaman.

Fauzi Harun mengibaratkan bumi tempat populasi manusia hidup saat ini bagaikan sebuah kapal. Di dalam kapal terdiri banyak macam manusia (para pihak). Seandaianya kapal itu bocor, lalu apa yang harus dilakukan? Tentunya, untuk mengatasi kapal bodor itu tidak bisa dilakukan penambalan oleh satu orang saja, melainkan juga harus melibatkan banyak pihak agar kapal tak tenggelam, begitu juga halnya dengan penanganan kondisi bumi ini.

Lebih lanjut, ilmuwan asal Pidie ini melanjutkan untuk mewujudkan udara sehat, tanah sehat, air tak tercemar, flora fauna terkendali, manusia sehat sejahtera maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan (sustainable). yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik.

Karenanya, menurut Fauzi Harun, untuk mewujudkan keadaan sehat itu perlu mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UU nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Tak cukup, maka perlu juga peraturan pemerintah dan peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan serta ditambah lagi regulasi khas Aceh yang diterbitkan dari Qanun terkait PPLH baik ditingkat provinsi maupuk kabupaten/kota.

“Tujuan utama dari berbagai regulasi ini adalah untuk mengubah perilaku manusia atau para pihak agar taat pada aturan dan melakukan berbagai tanggung jawabnya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Sehingga harapanya terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Aceh, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi kebutuhan masyarakat generasi sekarang tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang, terang Fauzi Harun yang kerap diundang para pihak sebagai narasumber itu. | Halim El Bambi | Lookage Membaca Zaman.

You might like

Halim El Bambi

About the Author: Halim El Bambi

Founder LOOKAGE.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!